Teori dan Praktik di Indonesia Simorangkir(Ed), Iskandar Primary Author mixed material bibliography Jakarta Rajawali Pers 2014 1 Indonesia

Buku

xviii, 654 hlm,23 cm cm Daftar Isi BAB 1: PENDAHULUAN 1.1 Peran Bank Sentral di Era Modern – 1 1.2 Perubahan Lingkungan Strategis dan Mandat Pascakrisis – 3 1.3 Implikasi Teoretis dan Kebijakan – 7 1.4 Mengenai Buku Ini – 9 BAB 2: KELEMBAGAAN BANK SENTRAL 2.1 Pendahuluan – 17 2.2 Evolusi Fungsi dan Kelembagaan Bank Sentral – 22 2.2.1 Tujuan dan Tugas Bank Sentral – 27 2.2.2 Perkembangan Bank Sentral di Beberapa Negara – 29 2.3 Kelembagaan Bank Indonesia – 32 2.3.1 Evolusi Bank Indonesia – 33 2.3.2 Tujuan, Tugas, dan Wewenang Bank Indonesia – 41 2.3.3 Status dan Kedudukan Bank Indonesia – 43 2.3.4 Ruang Lingkup Kebijakan – 44 2.3.5 Hubungan Kelembagaan BI dengan Pemerintah – 47 2.3.6 Hubungan Kelembagaan BI dengan Internasional – 49 2.4 Tata Kelola dalam Pelaksanaan Kebijakan BI – 50 2.5 Catatan Penutup – 57 BAB 3: KERANGKA KERJA KEBIJAKAN MONETER 3.1 Pendahuluan – 59 3.2 Konsep Kebijakan Moneter – 60 3.2.1 Kebijakan Moneter dan Siklus Kegiatan Ekonomi – 61 3.2.2 Kebijakan Moneter dan Kebijakan Ekonomi Makro Lain – 64 3.2.3 Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Terbuka – 65 3.3 Kerangka Kerja Kebijakan Moneter – 71 3.3.1 Kerangka Strategis Kebijakan Moneter – 71 3.3.2 Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter – 75 3.3.3 Kerangka Operasional Kebijakan Moneter – 82 3.3.4 Penentuan Respons Kebijakan Moneter Rules vs Discretion – 84 3.4 Kebijakan Moneter di Indonesia – 86 3.4.1 Kebijakan Moneter Periode Pre-Krisis Ekonomi 1997 – 86 3.4.2 Kebijakan Moneter Periode Pascakrisis Ekonomi 1997 – 90 3.4.3 Kebijakan Moneter dengan Sasaran Kestabilan Harga – 98 3.5 Catatan Penutup – 107 BAB 4: MANAJEMEN NILAI TUKAR DAN ALIRAN MODAL ASING 4.1 Pendahuluan – 111 4.2 Dimensi Konseptual dan Empiris – 113 4.2.1 Trilema Kebijakan: Manajemen Nilai Tukar dan Aliran Modal Asing – 113 4.2.2 Sistem Nilai Tukar dan Devisa – 115 4.2.3 Praktik Manajemen Aliran Modal Asing – 120 4.3 Praktik Kebijakan Nilai Tukar dan Manajemen Aliran Modal Asing di Indonesia – 127 4.3.1 Kebijakan Nilai Tukar dan Devisa – 128 4.3.2 Sejarah Sistem Nilai Tukar dan Sistem Devisa di Indonesia – 135 4.3.3 Praktik Manajemen Aliran Modal Asing di Indonesia – 137 4.4 Catatan Penutup – 141 BAB 5: STABILITAS SISTEM KEUANGAN DAN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL 5.1 Pendahuluan – 143 5.2 Konsep Stabilitas Sistem Keuangan – 145 5.2.1 Definisi Stabilitas Sistem Keuangan – 146 5.2.2 Prosiklikalitas Perilaku Sektor Keuangan – 149 5.3 Tinjauan Konseptual Kebijakan Makroprudensial – 153 5.3.1 Konsep dan Karakteristik – 153 5.3.2 Instrumen Kebijakan – 158 5.3.3 Interaksi dengan Kebijakan Lain – 161 5.4 Kebijakan Makroprudensial di Indonesia – 164 5.4.1 Mandat dan Kerangka – 164 5.4.2 Instrumen – 173 5.4.3 Koordinasi Antar Otoritas – 181 5.4.4 Peran Pemerintah, OJK dan LPS – 182 5.5 Catatan Penutup – 183 BAB 6: LINKAGE STABILITAS MONETER DAN SISTEM KEUANGAN 6.1 Pendahuluan – 185 6.2 Perilaku Sektor Keuangan dan Efektivitas Kebijakan Moneter – 189 6.3 Integrasi Kebijakan Moneter dan Makroprudensial – 194 - 6.3.1 Peran Kebijakan Makroprudensial – 194 - 6.3.2 Integrasi Kebijakan Moneter dan Makroprudensial – 197 6.4 Bauran Instrumen Kebijakan – 200 - 6.4.1 Tujuan Bauran – 200 - 6.4.2 Variasi Respons Bauran Kebijakan – 201 - 6.4.3 Aspek Teknis dalam Implementasi – 205 6.5 Implikasi pada Mandat Kebijakan Bank Sentral – 209 - 6.5.1 Penyesuaian Mandat dan Konsekuensinya pada Tata Kelola Kebijakan – 209 - 6.5.2 Mandat Pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial – 211 - 6.5.3 Kejelasan Mandat dalam Penanganan Krisis – 214 BAB 7: SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGEDARAN UANG 7.1 Pendahuluan – 217 7.2 Dimensi Konseptual Sistem Pembayaran – 221 - 7.2.1 Pembayaran dan Sistem Pembayaran – 221 - 7.2.2 Komponen Sistem Pembayaran – 225 - 7.2.3 Evolusi Sistem Pembayaran – 226 - 7.2.4 Peran Sistem Pembayaran dalam Perekonomian – 234 - 7.2.5 Risiko Sistem Pembayaran – 239 7.3 Sistem Pembayaran di Indonesia – 242 - 7.3.1 Komponen Sistem Pembayaran di Indonesia – 243 - 7.3.2 Arsitektur Sistem Pembayaran di Indonesia – 246 - 7.3.3 Peran dan Aspek Hukum Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran – 250 - 7.3.4 Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 – 253 7.4 Pengelolaan Uang Rupiah di Indonesia – 257 - 7.4.1 Konsep Uang dan Peranannya pada Perekonomian – 258 - 7.4.2 Peran Bank Indonesia dalam Pengelolaan Uang Rupiah – 259 - 7.4.3 Tahapan Pengelolaan Uang di Indonesia – 261 7.5 Catatan Penutup – 266 BAB 8: EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH 8.1 Pendahuluan – 269 8.2 Filosofi Ekonomi dan Keuangan Syariah – 270 - 8.2.1 Filosofi Ekonomi Syariah – 270 - 8.2.2 Kepatuhan pada Prinsip Syariah – 275 - 8.2.3 Filosofi Keuangan Syariah – 277 - 8.2.4 Konsep Moneter Syariah – 283 8.3 Kebijakan Moneter Syariah di Indonesia – 287 - 8.3.1 Instrumen Moneter Syariah – 290 - 8.3.2 Lanskap Implementasi Kebijakan Moneter Konvensional dan Syariah – 296 8.4 Sistem Keuangan Syariah di Indonesia – 298 - 8.4.1 Lanskap Sektor Keuangan Syariah – 299 - 8.4.2 Akad dan Produk Keuangan Syariah – 300 - 8.4.3 Industri Keuangan Komersial – 301 8.5 Keuangan Mikro dan Sosial Islam di Indonesia – 309 - 8.5.1 Keuangan Mikro Syariah – 309 - 8.5.2 Keuangan Sosial Islam – 313 - 8.5.3 Infrastruktur – 317 8.6 Catatan Penutup – 320 BAB 9: TRANSPARANSI DAN STRATEGI KOMUNIKASI KEBIJAKAN 9.1 Pendahuluan – 323 9.2 Dimensi Konseptual Transparansi dan Strategi Komunikasi Kebijakan – 325 - 9.2.1 Beberapa Pandangan mengenai Transparansi – 326 - 9.2.2 Transparansi, Rezim Kebijakan Moneter, dan Akuntabilitas Demokrasi – 332 - 9.2.3 Strategi Komunikasi Kebijakan Moneter – 337 9.3 Praktik dan Studi Empiris Transparansi dan Strategi Komunikasi Kebijakan di Beberapa Negara – 348 - 9.3.1 Penilaian Transparansi oleh IMF – 348 - 9.3.2 Praktik di Sejumlah Bank Sentral Terkemuka – 351 - 9.3.3 Transparansi dan Strategi Komunikasi pada Masa Krisis – 355 9.4 Transparansi dan Strategi Komunikasi di Indonesia – 359 - 9.4.1 Transparansi dalam rangka Penguatan Kerangka Kebijakan Moneter – 359 - 9.4.2 Tantangan Komunikasi dalam Lingkungan Ketidakpastian – 361 9.5 Catatan Penutup – 365 BAB 10: KOORDINASI KEBIJAKAN 10.1 Pendahuluan – 367 10.2 Tinjauan Konseptual Koordinasi Kebijakan – 369 - 10.2.1 Pandangan Konseptual mengenai Koordinasi Kebijakan – 369 - 10.2.2 Pentingnya Koordinasi Kebijakan – 372 10.3 Koordinasi Kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah – 376 - 10.3.1 Aspek Legal Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia – 376 - 10.3.2 Bentuk Koordinasi Kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah – 377 10.4 Catatan Penutup – 399 BAB 11: BAURAN KEBIJAKAN BANK SENTRAL 11.1 Pendahuluan – 401 11.2 Paradigma Kebijakan Bank Sentral Pasca Krisis Keuangan Global 2008/09 – 403 - 11.2.1 Bank Sentral dalam Pusaran Krisis – 403 - 11.2.2 Mandat Ganda Bank Sentral – 408 - 11.2.3 Konsepsi Dasar Bauran Kebijakan Bank Sentral – 410 11.3 Bauran Kebijakan Bank Indonesia – 413 - 11.3.1 Sasaran dan Instrumen Bauran Kebijakan – 413 - 11.3.2 Kebijakan Suku Bunga dan Nilai Tukar – 419 - 11.3.3 Manajemen Aliran Modal Asing – 423 - 11.3.4 Kebijakan Makroprudensial – 425 - 11.3.5 Pranata Kelembagaan – 427 11.4 Catatan Penutup – 429 Iskandar Simorangkir(Ed) 332.1 9789797697679 Perpustakaan UIN Sunan Kudus Online Public Access Catalog 332.1 SIM p 1.20SR1019073.05 Perpustakaan Pusat 1.16SR1019073.02 Perpustakaan Pusat 1.20SR1019073.03 Perpustakaan Pusat 1.20SR1019073.04 Perpustakaan Pusat 1.16TD1019073.01 Perpustakaan Pusat 020065.jpg 533071 2025-06-24 09:42:17 machine generated