Seri Pemikiran Romli Atmasasmita Atmasasmita, Romli Primary Author mixed material bibliography Jakarta Kencana 2021 1 Indonesia

Buku

xiv, 446 hlm; 23 cm; ilus.; bibl. DAFTAR ISI Bagian I HUKUM PIDANA MATERIL 1 Aspek Hukum Pidana Mengenai Kerugian Keuangan Negara 3 Pelepasan Hak Atas Tanah Yayasan Kesejahteraan Sumber Waras K epada 21 Beberapa Catatan Atas RUU Kuhp 2015: Menormakan Nilai-nilai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat 26 Permasalahan Krusial dalam RUU Kuhp Buku Kedua dihubungkan dengan Upaya Penguatan Fungsi dan Kelembagaan Kepolisian 43 Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana 52 Aspek Hukum Pidana tentang Tanggung Jawab Korporasi 56 Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia 66 Aspek Hukum Pidana Tindak Pidana dalam Bidang Perbankan 80 Skandal E-KTP Versus Skandal Lahan Cengkareng dan Yksw 86 Wacana Koruptor Tidak dipenjara 92 Efektifkah Hukum Pidana Mencegah Kejahatan? 95 Aspek Hukum Pidana Nasional dan Internasional tentang Fraud 98 Fungsi Hukum Pidana Primum Remedium? 104 14 Aspek Hukum Pidana Kebohongan yang diakui Rs dihadapan Publik 107 Aspek Hukum Pidana Perkara Pembunuhan Berencana Atas Nama Terdakwa Jesica 111 Aspek Hukum Kebijakan Penyelenggara Negara 133 Bagian II HUKUM PIDANA Formil 137 Sekitar Putusan Hakim Sarpin dalam Perkara Pra-Peradilan Budi Gunawan 139 (Penghentian) Penyelidikan dalam Sistem Peradilan Pidana 144 Rahasia Bank: Apakah Masih diperlukan dalam Konteks Sistem Peradilan di Indonesia? 155 Status Tersangka dalam Kuhap dan Praktik 167 Status Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia 176 Penyidikan dan Penyidik dalam UU KUP 2009 Pasca Putusan MK RI Nomor 21/Puu-Xii/2014 182 Ringkasan Penetapan Tersangka oleh KPK 189 Bagian III KORUPSI DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 193 Korupsi Berjemaah 195 Masalah Korupsi di Indonesia: Strategi Penghukuman atau Pencegahan? 198 Mencari Akar Masalah Korupsi di Indonesia 208 KPK dalam Masalah, Benarkah? 212 KPK (Harus) Luar Biasa dan (Harus) Hati-hati 215 KPK Monopoli Penyidikan dan Penuntutan Tipikor 218 KPK Akan Sasar Korporasi 222 Masa Depan KPK 225 Perubahan Substansi UU KPK 2002 229 Tugas Pimpinan KPK Iv Tidak Ringan 232 Pertimbangan Revisi U ndang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK 235 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Harus Direvisi 239 Pidato Megawati: KPK Bisa Dibubarkan! 242 Betapa Sulit Mencegah dan Memberantas Korupsi di Indonesia 245 Gratifikasi 248 Masalah Krusial Pemberantasan Korupsi di Indonesia 251 Melawan Korupsi dengan Korupsi? 255 Penolakan RUU KPK Atas Nama Guru Besar Unpad 258 Bagian IV PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA 263 Arah Reformasi Penegakan Hukum 265 Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 272 Arah Perkembangan Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum 276 Aspek Hukum Pidana Peristiwa G-30-S/PKI: Masalah Nasional atau Internasional? 294 Cyber War dan Payung Hukum di Indonesia 301 Dampak Putusan Mengenai Ketentuan Tidak Pernah dihukum 5 Tahun Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap 304 Victim’s Right Protection In Indonesia 307 Hoaks Sarana Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia 318 Hukum Kosmetik 324 Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) 327 Kasus Korporasi Meikarta: Solusi atau Masalah? 331 Kerja Sama Penanggulangan Kejahatan dalam Konteks Pertahanan ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Internasional 334 Kekuasaan yang Korup dan disalahgunakan 356 Konsep Reformasi Sistem Hukum Nasional 360 Korban Kejahatan 376 Perbuatan Mal-Administrasi dari Aspek Hukum Pidana 379 Peristiwa G-30-S/PKI Bukan Pelanggaran Ham Berat Tetapi Makar 393 Profesionalisme Kepolisian dalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Menghadapi Era Globalisasi 397 Tagar Ganti Presiden 2019 403 Paradoks Hak Terpidana Mati dan Terpidana Khusus 406 Perdamaian Tujuan Hukum (Pidana) Indonesia 409 Pendapat Ahli Mengenai Permohonan Uji Materiel Pasal-Pasal Tertentu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Mahkamah Konstitusi 413 Solusi Pencegahan Over-Kapasitas di Lapas 416 Pemasyarakatan: Masalah atau Solusi 419 Pencegahan dan Penindakan Hoaks dalam Sistem Hukum Pidana 423 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Masalah Dan Prospeknya di Indonesia 428 Daftar PUSTAKA 437 tentang Penulis 445 Romli Atmasasmita 345 9786232188884 Perpustakaan UIN Sunan Kudus Online Public Access Catalog 345 ATM h 24TD554395.1 Perpustakaan Pusat 24SR554395.2 Perpustakaan Pusat 24SR554395.3 Perpustakaan Pusat 24SR554395.4 Perpustakaan Pusat 24SR554395.5 Perpustakaan Pusat 5eeac7eb1af15d4eb1496b7c91519bcaa7b52a8b.jpg 554395 2024-06-27 08:48:52 2024-07-16 11:34:45 machine generated